Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 55 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro. Detail
Peraturan Pemerintah 54 1991 Pembentukan Kota Administratif Banjar. Detail
Peraturan Pemerintah 53 1991 Pembentukan Kota Administratif Watampone. Detail
Peraturan Pemerintah 52 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) Telekomunikasi. Detail
Peraturan Pemerintah 51 1991 Pemindahan sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 ke Tahun Anggaran 1991/1992. Detail
Peraturan Pemerintah 50 1991 Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Detail
Peraturan Pemerintah 48 1991 Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Survai Udara (PENAS) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Detail
Peraturan Pemerintah 49 1991 Pembentukan Kecamatan Ranto Peureulak di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Detail
Peraturan Pemerintah 47 1991 Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Gita Karya dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Gita Karya ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pradnya Paramita. Detail
Peraturan Pemerintah 46 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Detail
Peraturan Pemerintah 45 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-Pengapalan Barang-Barang Impor Indonesia di Luar Negeri. Detail
Peraturan Pemerintah 43 1991 Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Detail
Peraturan Pemerintah 44 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM Perhutani). Detail
Peraturan Pemerintah 42 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri. Detail
Peraturan Pemerintah 40 1991 Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum