Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1959

Penunjukan Hasil Yang dibikin dengan Alkohol -etil yang Dalam Keadaan-keadaan yang Tertentu Tidak akan Dibebani Bea Masuk Sebagai Barang Alkohol Sulingan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1959

Pelaksanaan UU Dewan Perancang Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959

Pelaksanaan UU Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959

Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959

Penentuan Perusahaan Pertanian Perkebunan Tembakau Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1959

Perubahan PP No.27 Tahun 1954 Mengenai Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959

Pendirian Institut Teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959

Kenaikan Gaji Pokok Menurut PGPN 1955 serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau Anak Yatm Piatunya yang Menerima Pensiun dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959

Penambahan PP No.22 Tahun 1958 Tentang Penetapan Semua Bank Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959

Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959

Militerisasi Kepolisian Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959

Pengertian Istilah "Lumbung Desa" Termaksud Dalam "Rijst-Ordonnantie 1948"

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959

Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959

Pengubahan PP No.56 Th.1958 Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1959

Penetapan Persentasi dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya