Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1959

Penghapusan Peraturan Umum Korban Perang dahulu disebut Algemene Oorlogsongevallen Regeling

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1959

Pemberhentian R.Soemanto Soerjodiprodjo dari Kewajiban utk menggantikan Uang

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1959

Pembatalan Hak-hak Pertambangan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil presiden da pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan presiden

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1959

Penetapan UU darurat no. 25 thn 1957 ttg penghapusan Monopoli garam & Pembikinan Garam Rakyat

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No. 40 thn 1950 ttg Surat Perjanjian RI sebagai UU

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No.1 thn 1959 ttg Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah

Undang Undang Nomor 17 Tahun 1959

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Iran

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No. 5 thn.1958 ttg Kedudukan Hukum Apotek Darurat

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No. 27 thn.1957 ttg Penagihan pajak negara dgn Surat paksa sebagai UU

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No.7 thn 1959 ttg Bintang Gerilya

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No.2 thn 1959 ttg Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda

Undang Undang Nomor 26 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No.17 thn 1959 ttg Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan Daerah yang dimaksud dalam pasal 6 UU Pembentukan Daerah-daerah Otonom di Jawa

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No. 3 thn 1953 ttg Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No. 4 thn 1956 dan UU Darurat No.6 thn 1956 ttg Pembentukan Daerah Tk II termasuk kotapraja dalam lingkungan Daerah TK I Sumatera Selatan sebagai UU