Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya UU Kecelakaan thn 1947 No.33 dari RI untuk seluruh Indonesia

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan thn 1948 No.23 dari RI untuk seluruh Indonesia

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1951

Memberi Persetujuan kepada Perjanjian Pinjaman antara Nederland dan Pemerintah RIS

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1951

Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1951

Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1951

Mengatur Tenaga Dokter Partikelir dalam Keadaan Genting

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1951

Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama RI dgn Eksport - Import Bank Of Washington

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1951

Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951

Perubahan UU darurat No. 15 thn 10 RI utk penggabungan Daerah-daerah Kab Kulon Progo dan Adikarto dlm Lingk daerah istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dgn nama Kulon Progo

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1951

Pembebasan cukai guna pegawai-pegawai diplomatik atau konsuler dari negeri asing yang menjalankan tugasnya di negeri ini

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1951

Penyerahan urusan penilikan film kepada kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1950

Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950

Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950

Pembentukan Propinsi Jawa Timur

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya