Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTORPENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DANKE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017

PEMBUDIDAYAAN IKAN

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017

PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE) TAHUN 2017-2019.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017

PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2017

ARSITEK

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

PEMILIHAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2017

PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL YANG DITANDATANGANI DI BUKIT TINGGI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2006 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT BUKIT TINGGI ON 12 JANUARY 2006)

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2017

HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KLINIK KESEHATANINDONESIA ISLAMIC CENTRE DI AHMAD SHAH BABA MINA, KABUL

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2017

PENETAPAN PEMTURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGANUNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2017

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum