Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016

PEDOMAN PENYELESAIAN PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDA

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016

TATA CARA PELEPASAN ATAU PEMBATALAN HAK GUNA USAHA ATAU HAK PAKAI PADA LAHAN YANG TERBAKAR

Peraturan Menteri Nomor 122 /PMK.08/2016 Tahun 2016

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAKKE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIADAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGANDALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Peraturan Menteri Nomor 123 /PMK. 08/2016 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIBPAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIADAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGANDALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Peraturan Menteri Nomor 124/PMK.02/2016 Tahun 2016

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Peraturan Menteri Nomor 23/PRT/M/2016 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMISKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Peraturan Menteri Nomor PM.10 Tahun 2016

Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Peraturan Menteri Nomor 22/PRT/M/2016 Tahun 2016

PETUNJUK PENYELESAIAN LIKUIDASI NAAMLOZE VENOOTSCHAPVOLKSHUISVESTING

Peraturan Menteri Nomor PM.7 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga

Peraturan Menteri Nomor 24/PRT/M/2016 Tahun 2016

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARANBANTUAN PEMERINTAHDI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Peraturan Menteri Nomor PM11 Tahun 2016

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal

Peraturan Menteri Nomor 25/PRT/M/2016 Tahun 2016

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMUNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA

Peraturan Menteri Nomor PM.12 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016

PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peraturan Menteri Nomor PM.13 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 198 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)