Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor PM.10 Tahun 2016
Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Peraturan Menteri Nomor 22/PRT/M/2016 Tahun 2016
PETUNJUK PENYELESAIAN LIKUIDASI NAAMLOZE VENOOTSCHAPVOLKSHUISVESTING
Peraturan Menteri Nomor PM.7 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga
Peraturan Menteri Nomor 24/PRT/M/2016 Tahun 2016
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARANBANTUAN PEMERINTAHDI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Peraturan Menteri Nomor PM11 Tahun 2016
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
Peraturan Menteri Nomor 25/PRT/M/2016 Tahun 2016
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMUNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA
Peraturan Menteri Nomor PM.12 Tahun 2016
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor PM.13 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 198 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor PM.14 Tahun 2016
Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016
PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PERTANAHAN BERSAMA DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGESAHAN CATATAN PADA BUKU TANAH ELEKTRONIK YANG TERVALIDASI DAN PENANDATANGAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU PADA KANTOR LAYANAN PERTANAHAN BERSAMA TERINTEGRASI
Peraturan Menteri Nomor PM.15 Tahun 2016
Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2016
PEDOMAN PENERIMAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS
Peraturan Menteri Nomor PM.9 Tahun 2016
Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum