Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015
PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015
Wewenang, Pendelegasian Wewenang, Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2015
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2015
PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIRPADA PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2015
TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2015
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016
Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2015
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATANPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKILBUPATI,SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2015
BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANGPROVINSI JAWA TENGAH
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum