Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015

TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIANOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SECARAELEKTRONIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2015

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSIADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2015

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENEMPATAN ANAKSEMENTARA

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2015

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 - 2019

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATANKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONALYANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKANMELALUI DEKONSENTRASI

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGANKABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015

BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGIPROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015