Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015
PERATURAN PELAKSANAANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARATDAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015
TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DANTAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PEJABATFUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015
TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIANOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SECARAELEKTRONIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2015
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSIADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2015
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENEMPATAN ANAKSEMENTARA
Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2015
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 - 2019
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATANKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONALYANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKANMELALUI DEKONSENTRASI
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015
BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGANKABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum