Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Menteri
Nomor 85
Tahun 2014
TATA CARA PELANTIKAN WAKIL GUBERNURWAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA
Peraturan Menteri
Nomor 05/PRT/M
Tahun 2014
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri
Nomor 07 / PRT/M
Tahun 2014
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
Peraturan Menteri
Nomor 53
Tahun 2014
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJADAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
Peraturan Menteri
Nomor 17
Tahun 2014
TAMBAHAN ALOKASI FORMASI DAN PENGADAAN CALONPEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014
Peraturan Menteri
Nomor 57/PERMEN-KP
Tahun 2014
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DANPERIKANAN NOMOR PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANANTANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
Peraturan Menteri
Nomor 58/PERMEN-KP
Tahun 2014
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIANKELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKANPENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN USAHAPERIKANAN TANGKAP, ALIH MUATAN (TRANSHIPMENT) DI LAUT, DANPENGGUNAAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) ASING
Peraturan Menteri
Nomor 1/PERMEN-KP
Tahun 2014
PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DANRAJUNGAN (Portunus pelagicus spp.)
Peraturan Menteri
Nomor 2/PERMEN-KP
Tahun 2014
LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS)DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANNEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri
Nomor 3/PERMEN-KP
Tahun 2014
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHADI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKANDALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADAKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri
Nomor 99
Tahun 2014