Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2014
Dewan Kawasan-kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2014
PANITIANASIONALPENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUANREPUBLIK INDONESIA KORIDOR KEPULAUANNUSA TENGGARA TAHUN 2015
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
Hari Keluarga Nasional
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014
OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2014
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pesaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sibolga, Dan Kota Gorontalo
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014
PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND CERTAIN ASEAN ECONOMIC AGREEMENTS RELATED TO TRADE IN GOODS (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERJANJIAN EKONOMI ASEAN TERTENTU TERKAIT PERDAGANGAN BARANG)
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2014
PERUBAHAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MENJADI UNIVERSITAS PAPUA
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014
PENGESAHAN PROTOCOL TO INCORPORATE TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AND SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES INTO THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MENAMBAHKAN ATURAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN SANITARY DAN PHYTOSANITARY DALAM PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANGDARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)
Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014
KELEMBAGAAN PENYULUHANPERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum