Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2014
Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014
Pendirian Institut Seni Budaya Inonesia Aceh
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014
Pendirian Institut Teknologi Kalimantan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014
KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014
Pendirian Isntitut Teknologi Sumatera
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2014
Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435H/2014M
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2014
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum