Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2014
Pengesahan International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (konvensi Internasional Mengenai Tanggung Jawab Sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001)
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014
Pengesahan International Convention On The Control Of Harmful Anti-fouling System On Ship, 2001 (konvensi International Tentang Pengendalian Sistem - Sistem Anti Teritip Berbahaya Pada Kapal - Kapal, 2001)
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2014
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kosta Rika Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Costa Rica On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passport)
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2014
Pengesahan International Convention On The Simplification And Harmonization And Harmonization Of Customs Procedures, As Amended (konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan Dan Harmonisasi Prosedur Pabean, Sebagaimana Telah Diubah) Beserta Lampiran Umumnya
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014
Pengesahan Protocol To The Asean Chapter On Dispute Settlement Mechanism (protokol Piagam Asean Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa)
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014
Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Center For Settlement Of Investment Disputes Terkait Gugatan Nusa Tenggara Partnership B.v. Dan Pt.newmont Nusa Tenggara Kepada Pemerintah Republik Indonesia Dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada Pt Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Arbitration Rules Of The United Nations Commission On International Trade Law
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Gunungsitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, Dan Kota Pasuruan
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014
PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014
SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASIDAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014
TATA CARA PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum