Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2013

PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2013

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 25/PMK.02 Tahun 2013

TATA CARA PERHITUNGAN, PENGAKUAN, DAN PEMBAYARANUNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY PROGRAM TABUNGAN HARI TUAPEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKSANAKAN OLEHPT TASPEN (PERSERO)

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Nomor 46/PMK.05 Tahun 2013

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHPADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Peraturan Menteri Nomor 42/PMK.07 Tahun 2013

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILANGURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADADAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTATAHUN ANGGARAN 2013

Peraturan Menteri Nomor 40/PMK.02 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.02/2011TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA APBN YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT ASKES (PERSERO)

Peraturan Menteri Nomor 45/PMK.06 Tahun 2013

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG.

Peraturan Menteri Nomor 44/PMK.07 Tahun 2013

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Menteri Nomor 41/PMK.07 Tahun 2013

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURUPEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAHPROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTATAHUN ANGGARAN 2013

Peraturan Menteri Nomor 39/PMK.011 Tahun 2013

KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILANYANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKATDENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Peraturan Menteri Nomor 61/PMK. 011 Tahun 2013

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

Peraturan Menteri Nomor 60/PMK. 011 Tahun 2013

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

Peraturan Menteri Nomor 59/PMK. 011 Tahun 2013