Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 39/PMK.011 Tahun 2013

KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILANYANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKATDENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Peraturan Menteri Nomor 61/PMK. 011 Tahun 2013

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

Peraturan Menteri Nomor 60/PMK. 011 Tahun 2013

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

Peraturan Menteri Nomor 59/PMK. 011 Tahun 2013

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2013

RINCIAN TUGAS PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peraturan Menteri Nomor 126/PMK.05 Tahun 2013

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2013

Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan

Peraturan Menteri Nomor 125/PMK.07 Tahun 2013

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013

ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2013

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI DAN POS PERSEPSI

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013

PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2013

KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN SERTIFIKATJAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya