Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 45/PMK.06 Tahun 2013
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG.
Peraturan Menteri Nomor 44/PMK.07 Tahun 2013
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013.
Peraturan Menteri Nomor 41/PMK.07 Tahun 2013
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURUPEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAHPROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTATAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Menteri Nomor 39/PMK.011 Tahun 2013
KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILANYANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKATDENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Peraturan Menteri Nomor 61/PMK. 011 Tahun 2013
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Menteri Nomor 60/PMK. 011 Tahun 2013
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Menteri Nomor 59/PMK. 011 Tahun 2013
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2013
RINCIAN TUGAS PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Peraturan Menteri Nomor 126/PMK.05 Tahun 2013
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2013
Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan
Peraturan Menteri Nomor 125/PMK.07 Tahun 2013
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013
ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2013
TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI DAN POS PERSEPSI
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013
PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum