Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011
PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMAPERSEROAN TERBATASDENGAN
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011
PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNANPEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGALISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANGPENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUKMELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIKYANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011
PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGANPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011
PENETAPAN PEMBAYARAN GAJIPEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUNBULAN SEPTEMBER 2011
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011
PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBERSTATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGANANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAANMAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHADALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2011
PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THEPRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THEAGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ONCOMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OFTHE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONSAND THE REPUBLIC OF KOREA (NOTA SALING PENGERTIAN UNTUK PERUBAHANATURAN PRODUK KHUSUS SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAMAPENDIKS 2 LAMPIRAN 3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUANKERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARPEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIATENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)DANPROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THEFRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATIONAMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OFSOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA(PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARIPERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMIMENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNANBANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011
PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIADI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011
PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAANSOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum