Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAANUSAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22TAHUN 2002 TENTANG GRASI
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2010
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHAMULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUANNEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMADI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDINGBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN ANDYANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAMON DEFENCE COOPERATION)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIBYANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT BRANTAS ABIPRAYA
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010
MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010
PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHMALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALALUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THEAGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCEOF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASIONWITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNEDAT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991)
Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010
SYARAT DAN TATA CARAPENCATATAN PENGALIHAN PATEN
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
ORGANISASI DAN TATA KERJAKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010
KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum