Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT BRANTAS ABIPRAYA
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010
MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010
PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHMALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALALUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THEAGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCEOF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASIONWITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNEDAT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991)
Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010
SYARAT DAN TATA CARAPENCATATAN PENGALIHAN PATEN
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
ORGANISASI DAN TATA KERJAKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010
KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010
PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEENTHE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLICOF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANGDALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNANBANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010
KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2010
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAKREPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OFDIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICOF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERSOF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2010
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMAEKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION)
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum