Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009

PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN UNTUK INTEGRASI SEKTOR-SEKTOR PRIORITAS)

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2009

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009

PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM ) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANANMENJADI UNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2006

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009

KEPARIWISATAAN

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2009

PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTIDI PROVINSI RIAU

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009

PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRATDI PROVINSI PAPUA BARAT

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009

PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUMPERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DANANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATANBANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANATRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI