Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008
PENETAPAN PENSIUN POKOKPENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
KECAMATAN
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008
LEMBAGA PENJAMINAN
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN DARI PENDAPATAN TOL PADA PINTU GERBANG MENUJU/DARI TAMAN MINIATUR INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARISDAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERMVISITS OF THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008
KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2008
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI, KEJAKSAAN NEGERI MAMASA, KEJAKSAAN NEGERI BELOPA, KEJAKSAAN NEGERI SANANA, KEJAKSAAN NEGERI WEDA, KEJAKSAAN NEGERI MENTOK, KEJAKSAAN NEGERI MANGGAR, KEJAKSAAN NEGERI MALILI, KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT, KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG DAN KEJAKSAAN NEGERI DOBO
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BALIGE, PENGADILAN NEGERI MASAMBA, PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI, PENGADILAN NEGERI RANAI, PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH, PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM, PENGADILAN NEGERI KASONGAN, PENGADILAN NEGERI PARIGI, PENGADILAN NEGERI BINTUHAN, PENGADILAN NEGERI TAIS, PENGADILAN NEGERI MALILI, PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO, PENGADILAN NEGERI AMURANG, PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG, PENGADILAN NEGERI TUBEI, DAN PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008
Tata Cara Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum