Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNGDI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMURDI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Undang Undang Nomor 37 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARADI PROVINSI SUMATERA UTARA
Undang Undang Nomor 38 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWASDI PROVINSI SUMATERA UTARA
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007
Perseroan Terbatas
Undang Undang Nomor 40pjls Tahun 2007
Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007
PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DANPEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
PENETAPAN PENSIUN POKOKPURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIMDAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUAANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
PENETAPAN PENSIUN POKOKPURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIMDAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUAANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007
PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANGPEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007
PERUBAHAN KEENAM ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANGPEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTAKOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007
PERUBAHAN KELIMA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANGPEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTUYANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKANDARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum