Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006/2006 Tahun 2006

Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Peraturan Menteri Nomor 13/M-DAG/PER/3/2006/2006 Tahun 2006

Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Peraturan Menteri Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006/2006 Tahun 2006

Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey.

Peraturan Menteri Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006/2006 Tahun 2006

Pengawasan Dan Pengendalian Impor,Pengedaran Dan Penjualan,Dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006/2006 Tahun 2006

Penataan Dan Pembinaan Pergudangan

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2006

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAHDALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUMKERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2006

Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2006

PENGESAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARATNOMOR : 2 TAHUN 2005TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHPROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2005

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2006

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2006

ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006

PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2006

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2006

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Peraturan Menteri Nomor 22/PMK.04/2006 Tahun 2006

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan.