Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 82/KM.1/2005 Tahun 2005

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku untuk Tanggal 25 s/d 1 Mei 2005

Keputusan Menteri Nomor 86/KM.1/2005 Tahun 2005

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku untuk Tanggal 2 s/d 8 Mei 2005

Peraturan Menteri Nomor 05/PMK.03/2005 Tahun 2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayran Pajak

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2005

PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAANPEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2005

Pedoman Pendataan Dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen / Penduduk Bagi Pengungsi Dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2005

Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2005

Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Belanja Pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2005

Pedoman penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan

Surat Edaran Menteri Nomor SE-08/M.PAN/3/2005 Tahun 2005

Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2005

Tindak Lanjut Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Ttg persiapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Thn 2005

Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 2005

Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Penghargaan Purna Bhakti Pejabat Negara/Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2005

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2005

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2005

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005