Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2005

Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Di Provinsi Sumatera Utara

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005

Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2005

Pembentukan Panel 45

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005

Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2005

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005

Kegiatan Tanggap Darurat Dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2005

Kebijakan Perberasan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005

Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Di Dalam Negeri

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005

Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005

Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005

Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang dilakukan oelh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005

Pengangkatan Anggota Direksi dan /atau Komisaris Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005

Penghematan Energi

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum