Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 117 Tahun 2004
Pembatalan Perda Kabupaten Karo No.24 Tahun 2001
Keputusan Menteri Nomor 118 Tahun 2004
Pembatalan Perda Kabupaten Karo No.41 Tahun 2001
Keputusan Menteri Nomor 119 Tahun 2004
Pembatalan Perda Kabupaten Bengkulu No.6 Tahun 2002
Keputusan Menteri Nomor 120 Tahun 2004
Pembatalan Perda Kabupaten Pontianak No.23 Tahun 2003
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004
Komisi Yudisal
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004
Perubahan Kelima Atas PP No 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Di Kenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004
Pengesahan Instrument Amending The constitution dan the Convention of the International Telecommunication Union, Marakesh 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh 2002) (LN)
Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2004
Pengesahan Instrument Amending The constitution dan the Convention of the International Telecommunication Union, Marakesh 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh 2002) (LN)
Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004
Pengadaan Rumah bagi Mantan presdiendan dan/atau Mantan Wakil Presiden (LN)
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2004
Tim Dokter Kepresidenan
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004
Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2004
Pengesahan Revised Constitution of Asia pacific, Telecomication, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunikasi Asia pasifik yang diperbaharui New Delhi 2002) (LN)
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2004
Pembukaan Kantor Konsulat Jendral RI di Kuching
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan (LN)
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum