Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 147 Tahun 2003
Pembatalan Perda Kabupaten Bojonegoro No.6 Tahun 2001 Tentang Pajak Pembuatan Film
Keputusan Menteri Nomor 148 Tahun 2003
Pembatalan Perda Kota Mataram No.11 Tahun 2001 Tentang Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau
Keputusan Menteri Nomor 537/KMK.01/2003 Tahun 2003
Pembentukan Tim Pengelolaan Hibah Bantuan Teknis Asian Development Bank (ADB) Dalam Rangka Pembiayaan Pemerintah Daerah (Local Government Finance)
Keputusan Menteri Nomor 538/KMK.01/2003 Tahun 2003
Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusuan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah
Keputusan Menteri Nomor 578/KMK.01/2003 Tahun 2003
Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 Kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Nomor 150/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Tata cara Penyerahan dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Keputusan Menteri Nomor 149/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Tata cara Penilaian kelangsungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam
Keputusan Menteri Nomor 128/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR)
Keputusan Menteri Nomor 126/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Penatausahaan Hasil Hutan
Keputusan Menteri Nomor 125/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Tata Cara Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
Keputusan Menteri Nomor 124/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Petunjuk teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Provisi Sumber Hutan (PSDH)
Keputusan Menteri Nomor 88/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari
Keputusan Menteri Nomor 32/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui penawaran alam pelelangan
Keputusan Menteri Nomor 33/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan hutan Tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan permohonan
Keputusan Menteri Nomor 87/Kpts-II/2003 Tahun 2003
Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum