Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamarah, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaut di Provinsi Sulawesi Utara.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002

Pembentukan Kota Lhokseumawe.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002

Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002

Partai Politik.

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2002

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah republik Sudan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN)