Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002
Pembentukan Kota Lhokseumawe.
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002
Partai Politik.
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2002
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah republik Sudan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN)
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2002
Pengesahan Instruments Amending The Constitution and the Convention of The International Tellecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998.(LN)
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2002
Pengesahan Amendments of the Agreement relating to the International Tellecommunications Satellite Organization "Intelsat" (Perubahan Terhadap Perjanjian Berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "Intelsat"). (LN)
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2002
Pengesahan International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001).
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002
Pengesahan ILO Convention No.88 Concerning the Organization of the Employment Service (Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2002
Pengesahan Protocol 5 ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor ASEAN).
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2002
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum