Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Surat Edaran Menteri Nomor 027/116/SJ/2001 Tahun 2001

Pengadaan barang/Jasa dan Pinjaman Daerah

Surat Edaran Menteri Nomor 061/729/TJ/2001 Tahun 2001

Penataan Perangkat Daerah

Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 2001

Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur

Keputusan Menteri Nomor 18 Tahun 2001

Pedoman Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Keputusan Menteri Nomor 55/KMK.03/2001 Tahun 2001

Tata Cara Pengamanan, Penghapusan, Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi daerah

Keputusan Menteri Nomor 99/KMK.07/2001 Tahun 2001

Penundaan Pelaksanaan Pinjaman daerah

Keputusan Menteri Nomor 141/KMK.07/2001 Tahun 2001

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Nomor 154/KMK.07/2001 Tahun 2001

Bentuk Dan Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Nomor 192/KMK.02/2001 Tahun 2001

Tata Cara dan Mekanisme Penyaluran Dana Kontijensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiyaan dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Nomor 343/KMK.06/2001 Tahun 2001

Penetapan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Pertambangan Umum Serta Perikanan Thn Anggaran 2001

Keputusan Menteri Nomor 344/KMK.06/2001 Tahun 2001

Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001

Pencabutan PP No.25 Tahun 1993 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2001

PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Undang Undang Dasar 1945 Nomor 0 Tahun 2001

PERUBAHAN KETIGAUNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001

Perubahan Atas Kepres No.178 Th.2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah Terakhir Dengan Kepres No.43 Th. 2001