Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 84/KMK.04/2000 Tahun 2000
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kanotr Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 2000
Perubahan Surat Kepmendagri No. 950-176A thn 1999 ttg Penunjukan Pejabat Yang Ditugaskan Sebagai Ordonatur Dan Pemegang Kas Dana Pembangunan Lanjutan Kesatrian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2000
Perubahan Surat Kepmendagri No. 950-2 thn 1999 ttg Pengangkatan Pejabat Sebagai Ordonatur Dan Pemegang Kas Dana Pembangunan Lanjutan Kesatrian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
Keputusan Menteri Nomor 12 Tahun 2000
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa
Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2000
Pedoman Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah
Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2000
Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Di Lingk Depdagri untuk dan atas nama Mendagri menandatangani Surat Keputusan salinan dan petikan Surat Keputusan Mutasi di Bid Kepegawaian dan Usul Mutasi Kepada Presiden serta Formulir Nota persetujuan Kepala badan Kepegawaian Negara
Keputusan Menteri Nomor 15 Tahun 2000
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada sekretariat umum Komisi Pemilu
Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2000
Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemda dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemda sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Keputusan Menteri Nomor 18 Tahun 2000
Perubahan Kepmendagri No. 5 thn 1999 ttg Jabatan Struktural Eselon Dua Ke bawah di Ling Depdagri dan Pemda sebagaimana telah diubah pertama kali dgn Kepmendagri 67 thn 1999
Keputusan Menteri Nomor 19 Tahun 2000
Pedoman Pemilihan Wakil-wakil Daerah Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Keputusan Menteri Nomor 20 Tahun 2000
Penyelenggaraan Sandi Telekomunikasi Di Jajaran Depdagri
Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2000
Petunjuk Operasional Biaya Seminar Rakyat Irian Jaya (papua) Thn 2000 Di Jakarta
Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2000
Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh (Joint Understanding on Humanitarian Pause For Aceh)
Keputusan Menteri Nomor 27 Tahun 2000
Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Latihan Regional
Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2000
Penetapan Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota DPRD
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum