Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000

Pelaksanaan UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 18 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000

Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000

Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000

Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000

Perubahan Atas PP No.20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau Di daerah-daerah Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000

Pemotongan Pajak Penghasilan Berupa Uang Pesangon dan Uang Tebusan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000

Pengendalian Kerusakan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000

Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000

Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000

Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000

Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000

Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000

Perubahan Atas PP No.98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas & Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara RI Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)