Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1999

Penyelesaian Tunggakan Pekerjaan Permohonan Masyarakat Di Bidang Pertanahan

Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 1999

Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah

Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 1999

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 1999

Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari

Instruksi Menteri Nomor 5 Tahun 1999

Inventarisasi Tanah-Tanah Hak Guna Usaha Yang Di Jarah Masyarakat Dan Pembinaannya

Surat Edaran Menteri Nomor 500-319 Tahun 1999

Penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Dan Pengenaan Biaya Administrasi Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah

Surat Edaran Menteri Nomor 500-2165-DIII Tahun 1999

Penyerahan Bentuk Dan Naskah SK Pemberian Hak Dan Pemberian Perpanjangan Hak Atas Tanah

Keputusan Menteri Nomor 181/KMK.04/1999 Tahun 1999

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Keputusan Menteri Nomor 362/KMK.04/1999 Tahun 1999

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Keputusan Menteri Nomor 180/KMK.04/1999 Tahun 1999

Saat Terutang Pajak Pertumbuhan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan

Keputusan Menteri Nomor 25/KEP/MK.WASPAN/6/1999 Tahun 1999

Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1999

Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri No. 8 thn 1992 ttg Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan daerah dengan Undang Undang No. 7 thn 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1999

Pencabutan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 thn 1974 ttg Persyaratan dan tatacara Pengangkatan Sekretaris Daerah

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1999

Pencabutan Peraturan Meneteri Dalam Negeri No. 1 thn 1979 tentang Kedudukan bank Pemabngunan daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah

Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1999

Keputusan bersama Meneteri pariwisata, Seni dan Budaya, meneteri Pendidikan dan Kebudayaan dan meneteri Dalam negeri ttg Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya