Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999

penyertaan modal negara RI untuk pendirian persero di bidang perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999

penyertaan modal negara RI untuk pendirian persero dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999

penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham pt pakarya industri

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999

penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham pt angkasa pura I

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999

pembentukan dan penetapan beberapa kecamatan di wilayah kabupaten daerah TK II Maluku utara dalam wilayah propinsi daerah tk I maluku

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999

pembentukan 13 kecamatan di wilayah kab daerah tk II tapanuli selatan, tapanuli utara, samosir, labuhan batu, dan langkat dalam wilayah propinsi sumatera utara

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999

pembentukan 5 kecamatan di wilayah kab daerah tk II aceh timur dan utara dalam wilayah propinsi daerah istimewa aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999

penyelenggaraan statistik

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999

perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999

kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999

syarat syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999

perubahan ketiga atas pp nomor 50 thn 1994 tentang pelaksanaan undang undang nomor 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah diubah dengan uu no 11 thn 1994

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999

pendidikan tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999

penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999

perubahan atas pp no 24 thn 1999 ttg informasi keuangan tahunan perusahaan

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya