Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999

Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999

Melaksanakan Ketentuan KPERS No. 56 thn 1996 ttg Bukti Kewarganegaraan RI

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999

Langkah-langkah Pemantapan Dalam Rangka Pelaksanaan Persetujuan Antara RI dan Portugal Mengenai Timor Timur

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999

Perubahan Atas KEPRES NO. 46 thn 1980 ttg Badan Koordinasi Energi Nasional (N)

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999

Perubahan Atas KEPRES NO. 46 thn 1980 ttg Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPERES No. 8 thn 1997 (N)

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999

Lembaga Administrasi Negara (N)

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999

Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai (N)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999

Komiditi yg dapat dijadikan Komiditi Kontrak (N)

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1999

Penempatan Lembaga Permasayarakatan Khusus (N)

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum (N)

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999

Perubahan atas KEPRES No. 198 thn 1998 ttg Pemebentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (N)

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (N)

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (N)

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1999

Pendirian Seksi Kepentingan (Interest Section) RI di Lisbon (N)

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya