Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1996

Penambahan Penyertaan Modal Nagara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1996

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang II.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1996

Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996

Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1996

Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Poso dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1996

Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dan Kapuas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996

Pembentukan 16 (Enam Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996

Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Barau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan Dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1996

Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun 1995/1996 ke Tahun Anggaran 1996/1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996

Perugahan Atas Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang no. 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1996.