Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 23 Tahun 1994

pedoman organisasi dan tata kerja pusat kesehatan masyarakat

Keputusan Menteri Nomor 24 Tahun 1994

pedoman organisasi dan tata kerja sekolah kesehatan dan akademi kesehatan

Keputusan Menteri Nomor 26 Tahun 1994

pedoman usaha pertambangan bahan galian C

Keputusan Menteri Nomor 34 Tahun 1994

pedoman pembentukan oraganisasi dan taat kerja kantor arsip daerah kabupaten / kotamadya TK II

Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 1994

penetapan desa / kelurahan tertinggal tahun 1993/1994

Keputusan Menteri Nomor 44 Tahun 1994

penyelenggaraan kursus orientasi manajemen pemerintahan bagi para bupati/walikotamadya kepala daerah tk II

Keputusan Menteri Nomor 46 Tahun 1994

perencanaan penganggaran dan penata usahaan iuran pelayanan irigasi

Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 1994

data wilayah administrasi pemerintahan

Keputusan Menteri Nomor 51 Tahun 1994

pejabat yg diberi wewenang untuk menandatangani salinan dan petikan surat-surat keputusan kepegawaian yang menjadi wewenang direktur jendral sosial politik depdagri

Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 1994

keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri kehutanan ttg penyelenggaraan dinas perhutanan dan konservasi tanah daerah TK II

Keputusan Menteri Nomor 55 Tahun 1994

pungutan pajak pembangunan I dan retribusi ijin membangun hotel dan daerah tujuan wisata

Keputusan Menteri Nomor 56 Tahun 1994

pedoman organisasi dan tatakerja perpustakaan umum kabupaten / kotamadya daerah TK II

Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 1994

pedoman organisasi dan tatakerja kantor pengolahan data elektronik daerah khusus ibukota jakarta

Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1994

petunjuk pelaksanaan keputusan mendagri no 80 thn 1993 ttg organisasi dan tata kerja kantor pembangunan masyarakat desa propinsi daerah tk I dan kantor pembangunan masyarakat desa kabupaten/kotamadya daerah TK II

Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 1994

pelaksanaan keputusann mendagri nomor 30 thn 1992 ttg pemeliharaan daftar pemilih tetap/daftar pemilih tembahan dan kartu pemilih setelah selesai penyelenggaraan pemiliohan umum