Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994

Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1994

Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1994

Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun anggaran 1994/1995

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1994

Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun anggaran 1994/1995

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1994

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria, Afrika Selatan dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994

Lembaga Sandi Negara

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1994

Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1995

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994

Pengesahan Anggaran Dasar Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI)

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1994

Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT Lamhotma untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1994

Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1993

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1994

Harga Jual dan Golongan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1994

Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994

Pengadaan Garam Beriodium

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1994

Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT Dharmala-Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)