Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 51 Tahun 1993

peningkatan kantor catatan sipil kab/kota tipe C menjadi kantor catatan sipil kab/kota tipe B

Keputusan Menteri Nomor 60 Tahun 1993

dana penunjang operasional catatan sipil

Keputusan Menteri Nomor 61 Tahun 1993

pedoman organisasi dan tata kerja dinas lalu lintas dan angkatan jalan daerah tk I dan dinas lalu lintas dan angkatan jalandaerah TK II

Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1993

koordinasi pengawasan dan pengamanan harga dasar gabah

Instruksi Menteri Nomor 21A Tahun 1993

instruksi bersama panglima angkatan bersenjata men keuangan dan mendagri ttg penyempurnaan pelaksanaan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap dalam pengeluaran Suarat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Bukti Pemilikan KEndaraan Bermotor (BPKB) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Pembayaran pajak kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ)

Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 1993

pelaksanaan tata niaga garam dan garam beryodium hasil produksi dalam negeri

Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 1993

peningkatan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan perpustakaan di lingkungan pemerintah daerah

Instruksi Menteri Nomor 5 Tahun 1993

pendayagunaan alumni kursus kepemmpinan pemerintah dalam negeri

Instruksi Menteri Nomor 5A Tahun 1993

dewan kesenian

Instruksi Menteri Nomor 5B Tahun 1993

petunjuk pelaksanaan pilot proyek sistem informasi manajemen pajak pembangunan I (SIMPPb 1)

Instruksi Menteri Nomor 20 Tahun 1993

penyelenggaraan geladi bina praja II dalam lingkungan departemen dalam negeri

Instruksi Menteri Nomor 21 Tahun 1993

pendataan penduduk orang asing cina

Keputusan Menteri Nomor 35/MENLH/10/1993 Tahun 1993

Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Keputusan Menteri Nomor 252/KPTS-II/1993 Tahun 1993

Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari

Keputusan Menteri Nomor 273/KPTS-IV/1993 Tahun 1993

Pengelompokan Jenis kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya