Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1990

Pengesahan Agreement Between the Republic of Indonesia and The Republic of Singapore for The Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income. Beserta Protokolnya.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1990

Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Kertas Koran Untuk Penerbitan Surat Kabar dan Majalah, dan Atas Penyerahan Surat Kabar serta Majalah

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor dan Penyerahan Buku0buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990

Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1990

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990

Pengesahan Convention 144, Convention Concerning Tripartite Consultation to Promote the Implementation of International Labour Standards (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional).

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990

Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990

Dana Reboisasi.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990

Pengenaan Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1990

Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1990

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya rekam.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1990

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1990

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya