Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989

Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak dan Samratulangi di Manado untuk dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan umum (Perum) Angkasa Pura I

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989

Perubahan atas PP No.14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pagawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Iskandar Muda

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1989

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1989

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1989

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1989

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989

Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai Atas Cek dan Bilyet Giro

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989

Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan TA 1988/1989 ke TA 1989/1990

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989

Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Penerima Tunjangan Veteran

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989