Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bengkulu, Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dan Dati II Bengkulu Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1986

Bea Masuk Tambahan Atas Barang Impor

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1986

Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Dati II Kendari di Kabupaten Dati II Kolaka, di Kabupaten Dati II Muna, dan di Kabupaten Dati II Buton dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986

Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1986

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEPPIN

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986

Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Bandung dari Wilayah Kotamadya Dati II Bandung ke Kota Soreang di Wilayah Kab. Dati II Bandung

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986

Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986

Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1986

Pencabutan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Jambi dan Kabupaten Dati II Batanghari

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986

Perubahan Batas wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1986

Pengesahan Loan Agreement (Padarang, Cileunyi Highway Project) between the Saudi Fund for Development and the RI

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1986

Pengesahan Agreement Relating to the Intertnational Telecommunication Satelite Organization INTELSAT beserta operating Agreementnya (Operating Agreement Relating to the International Telecommunications Satelite Organization INTELSAT)

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986

Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari pengusaha kena rekanan pemerintah