Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1982
Perhitungan Anggaran Negara thn 1978/1979
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1982
Pembentukan Pnegadilan Tinggi RIAU di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1982
Pembentukan PT Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum PT Palembang
Undang Undang Nomor 15 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Undang Undang Nomor 16 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi NTB di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Undang Undang Nomor 17 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Undang Undang Nomor 18 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulteng di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
Undang Undang Nomor 19 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sultra di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982
Ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan keamanan Negara RI
Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982
Perubahan atas UU No. 11 thn 1966 ttg Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana telah diubah dgn UU No. 4 thnn 1967
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1982
Lembaga international Perhubungan persetujuan Economi, Prasarana, Indonesia Kuwait
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982
Persetujuan wilayah Laut maritim Indonesia papua new guenea
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1982
Mengesahkan An Agreement to establish the Intergovernmental Council off copper exporting countries Copec dan Modification of the Cipec Agreement
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1982
Mengesahkan ASIAN Pacific postal Convention yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah RI pada tanggal 27 Maret 1981 dan telah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1982 sebagi hasil kongres ke IV AQUP di Yogyakarta pada tanggal 18-30 Maret 1981
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1981
tentang susunan oraganisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum