Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981
Hukum Acara Pidana
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1981
Mengesahkan Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre On Trade Invesment and Tourism
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1981
Mengesahkan Agreement between the Government of the Ri and Japan on Scientific and Technological Cooperation
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1981
Mengesahkan Persetujuan Antara Ri dan India mengenai Kerjasama di bidang Penggunaan Tenaga Nuklir untuk maksud damai
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1981
Mengesahkan Agreement between The Government of the RI and Thailand for the Avoidance of double taxation and the prevention of Fiscal Evassion with respect to taxes on Income and on Capital
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1981
Mengesahkan Persetujuan Kerjasama dibidang Ilmu Pengetahuan dan Pengajaran Islam antara Pemerintah RI dan Kerajaan Arab Saudi
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981
Mengesahkan Convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbital Awards
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1981
Mengesahkan Loan Agreement (Greater Bandung Electric Power Distribution Project) between RI and Kuwait Fund for Arab Economic Development
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1981
Mengesahkan Basic Agreement on Asean industrial complementation
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1981
Mengesahkan Agreement between The Government RI and Philippines for avoidance of double taxation and prevention of fiscal Evasion with respect to taxes on Income
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1981
Mengesahkan Agreement between the Government of the Member Countries of Association of South East Asian and Canada on Economic Cooperation
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1981
Mengesahkan Sixth International Tin Agreement
Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1980
Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Ringan
Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1980
Syarat-syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Ringan
Keputusan Menteri Nomor 152 Tahun 1980
keputusan bersama Menkeu Mendagri dan Gubernur BI ttg penyelesaian permohonan hak baru atas tanah bekas HGU dan HGB asal konversi hak hak barat yang dibebani hipotik dan kredit verban pada bank
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum