Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1979

pelaksanaan pengelolaan barang pemerintah daerah

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1979

pedoman penetapan uang administrasi dan biaya pendaftaran tanah dalam rangka pembinaan hak pakai atas tanah negera untuk instansi instansi pemerintah

Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1979

tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia

Keputusan Menteri Nomor 15 Tahun 1979

uang perangsang kepada polri dalam sistem administrasi manunggal dibawah satu atap

Keputusan Menteri Nomor 23 Tahun 1979

instansi pengelola sumber alam dan lingkungan hidup di daerah

Keputusan Menteri Nomor 30 Tahun 1979

tata kearsipan depdagri

Keputusan Menteri Nomor 36 Tahun 1979

pakaian seragam dan atribut pertahanan sipil

Keputusan Menteri Nomor 47 Tahun 1979

SKB menhub dan mendagri ttg terminal dan retribusi terminal angkutan penumpang dengan mobil bus di daerah di luar lampung, pulau jawa , madura dan bali

Keputusan Menteri Nomor 51 Tahun 1979

penghapusan barang inventaris yang tidak terpakai

Keputusan Menteri Nomor 92 Tahun 1979

SKB Mendagri, Men perdag, Men Kop ttg perubahan dan tambahan atas pasal 3 ayat (3) dari surat keputusan bersama mendagri ttg ketentuan ketentuan kewenangan dalam mendirikan izin tempat usaha dan izin usaha perdagangan

Keputusan Menteri Nomor 111 Tahun 1979

penunjukan pejabat pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan salinan atau fotocopy surat tanda tamat belajar / tanda lulus / ijazah, surat keterangan pengganti surat tanda tamat belajar / tanda lulus/ ijazah dilingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah daerah

Keputusan Menteri Nomor 126 Tahun 1979

pemberian uang perangsang kepada dinas pendapatan daerah

Keputusan Menteri Nomor 178 Tahun 1979

penghapusan inventaris dan pengalihan pemilikan kendaraan perorangan dinas milik negara

Keputusan Menteri Nomor 192 Tahun 1979

skb mendagri dan men perdag ttg wilayah keanggotaan dan wilayah usaha koperasi unit desa (KUD) serta wilayah kerja badan usaha unit desa (BUUD)

Keputusan Menteri Nomor 193 Tahun 1979