Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1965

Dewan Permusyawaratan Pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1965

Ancaman Pidana Terhadap Beberapa Tindak Pidana Termaksud Dalam UU No.22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1965

Perubahan dan Tambahan PP No.21 Tahun 1963 Tentang Perubahan Angka Persentasi Tunjangan Kemahalan umum, Tunjangan Perusahaan Tambahan Menurut Pokok Gaji Perusahaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965

Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan mesin, Industri Kimia, Industri Kayu Bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan Peleburannya ke Dalam Beberapa Perusahaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965

Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965

Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965

Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan listrik Negara dan Pendirian Perusahaan listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1965

Perubahan dan Tambahan PP No.19 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah & Penerbangan serba Guna "Merpati Nusantara"

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965

Perubahan dan Tambahan PP No.33 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran"

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1965

Perubahan Susunan Dewan Lalu Lintas devisa

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1965

Pemberian Wewenang Kepada Menko Kompartemen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri di Bidang Perdagangan Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1965

Perpanjangn Dinas Wajib Militer

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965

Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Militer Wajib

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965

Apotik

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1965

Penggantian Istilah Jabatan "Presiden Direktur" Menjadi Direktur Utama

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya