Galeri Foto

Preview DIMULAI LOMBA KADARKUM TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT. KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019
DIMULAI LOMBA KADARKUM TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT. KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019

Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum

Terakhir diperbaharui 27 September 2019 02:42:07

Detail
Preview KEGIATAN FGD PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI RUANG RAPAT LAUT BIRU HOTEL. RABU, 25 SEPTEMBER 2019.
KEGIATAN FGD PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI RUANG RAPAT LAUT BIRU HOTEL. RABU, 25 SEPTEMBER 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Terakhir diperbaharui 26 September 2019 09:19:00

Detail
Preview BAGIAN HUKUM MENGIKUTI KEGIATAN BERESIH BANDUNG JILID II, DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI JADI KE-209 KOTA BANDUNG. SABTU, 21 SEPTEMBER 2019
BAGIAN HUKUM MENGIKUTI KEGIATAN BERESIH BANDUNG JILID II, DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI JADI KE-209 KOTA BANDUNG. SABTU, 21 SEPTEMBER 2019

Perangkat Daerah

Terakhir diperbaharui 21 September 2019 04:15:46

Detail
Preview PUBLIKASI PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019.
PUBLIKASI PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019.

Perangkat Daerah

Dengan Terbitnya Peraturan Daerah No 9 Tahun 2019 Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, maka dicabut pula Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan. Acara Publikasi Ini Dibuka Langsung Oleh Wali Kota Bandung H. Oded Muhammad Danial, S.a.p. "Saya berharap kita dalam sosialisasi produk hukum daerah ini bukan hanya sekedar berkumpul disini, tapi sepulang dari sini ayo kita terapkan, aplikasikan Dalam kehidupan, pekerjaan kita." -H. Oded Muhammad Danial, S.A.P.

Terakhir diperbaharui 19 September 2019 10:44:41

Detail
Preview MENERIMA TAMU STUDY REFERENSI SETDA KAB. HALMAHERA UTARA. JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019.
MENERIMA TAMU STUDY REFERENSI SETDA KAB. HALMAHERA UTARA. JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Bersama Sub Bagian Admisnistrasi, Dokumentasi, dan Evaluasi Hukum

Terakhir diperbaharui 13 September 2019 07:09:28

Detail
Preview PERTEMUAN RUTIN DHARMA WANITA PERSATUAN SETDA KOTA BANDUNG.JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019.
PERTEMUAN RUTIN DHARMA WANITA PERSATUAN SETDA KOTA BANDUNG.JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019.

Perangkat Daerah

Dharma Wanita adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dharma Wanita ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999 pada sebuah rapat nasional. Tujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan bersama, Dharma Wanita memiliki tugas pokok yaitu "Membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur".[2] Anggota organisasi Dharma Wanita adalah semua istri PNS di Indonesia yang meliputi istri PNS, istri pejabat negara bidang pemerintahan, istri pensiunan dan janda PNS, istri pegawai BUMN atau BUMD, istri pensiunan atau janda pegawai BUMN atau BUMD, istri kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, istri perangkat pemerintah desa, istri TNI, istri POLRI, dan pensiunan PNS wanita. source : https://id.wikipedia.org/wiki/Dharma_Wanita

Terakhir diperbaharui 13 September 2019 07:06:48

Detail
Preview RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENEGAKAN PERDA DAN AKIBAT HUKUM YANG DITINGGALKAN DARI PENEGAKAN PERDA TERSEBUT. RABU, 11 SEPTEMBER 2019.
RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENEGAKAN PERDA DAN AKIBAT HUKUM YANG DITINGGALKAN DARI PENEGAKAN PERDA TERSEBUT. RABU, 11 SEPTEMBER 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Terakhir diperbaharui 12 September 2019 09:14:34

Detail
Preview RAPAT TINDAK LANJUT EVALUASI PROGRES SAKIP DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI. RABU, 11 SEPTEMBER 2019
RAPAT TINDAK LANJUT EVALUASI PROGRES SAKIP DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI. RABU, 11 SEPTEMBER 2019

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan suatu negara, karena instansi pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya. dalam pemaparan pelakasanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kota Bandung juga disampaikan hasil nilai evaluasi dan catatan terhadap hasil indeks RB.

Terakhir diperbaharui 12 September 2019 09:12:46

Detail
Preview RAPAT KOORDINASI JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM NASIONAL DAN JDIHN EXPO 2019. SELASA 10 SEPTEMBER 2019.
RAPAT KOORDINASI JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM NASIONAL DAN JDIHN EXPO 2019. SELASA 10 SEPTEMBER 2019.

Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum

Pada hari selasa 10 september bertempat di Swiss-Bellhotel, Mangga Dua, Jakarta, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi ( Rakor) dan JDHIN Expo. Rapat Koordinasi Penyelenggaran kegiatan Rakor JDIHN Tahun 2019 dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerja sama yang efektif antara Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN, dan antar sesama Anggota JDIHN baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuah sistem dan basis data nasional terintegrasi. Tema yang diusung dalam Rakor JDIHN 2019 adalah "Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam rangka Percepatan Reformasi Hukum di Indonesia". Pemilihan tema ini sejalan dengan agenda Penataan Regulasi Nasional yang diamanatkan oleh Presiden RI dalam rangka Reformasi Hukum (II). Kita pahami bersama, dalam agenda tersebut disebutkan tentang Pembangunan Basis Data Peraturan Perundang- undangan yang Terintegrasi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menkumham R.I, Prof. Yasonna H. Laoly dan dihadiri oleh 600 peserta yang terdiri dari pengelola JDIH pada Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Perpustakaan Hukum di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Prof. Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa, “Terwujudnya basisdata dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi sangat penting dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi hukum karena basisdata dokumen hukum yang lengkap dan akurat inilah yang akan  menjadi dasar dalam penataan regulasi. Dengan demikian, optimalisasi tugas dan fungsi JDIHN sebagai Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Nasional menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan”, ujarnya. Dalam Rakor JDHIN juga di adakan JDIH Award, dalam acara ini JDIH Kota Bandung berhasil meraih penghargaan peringkat ke 3 anggota JDIH Nasional Terbaik 2019 Tingkat Pemerintah Kota. JDHIN Expo JDIHN Expo adalah sebuah inovasi yang dilakukan dalam rangka lebih memacu semangat pengelolaan JDIHN dan mempromosikan keberadaan JDIHN kepada audiens yang lebih luas. Melalui JDIHN Expo ini para Anggota JDIHN dapat memamerkan sistem JDIHN yang dikelola termasuk data dokumen hukum yang dimiliki dan berbagai pengalaman antar sesama Anggota JDIHN.

Terakhir diperbaharui 12 September 2019 03:21:47

Detail
Preview DIALOG INTERAKTIF DI RADIO SONATA. SELASA, 03 SEPTEMBER 2019.
DIALOG INTERAKTIF DI RADIO SONATA. SELASA, 03 SEPTEMBER 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Kepala Sub Bagian Perundang - undangan Bagian Hukum Sekda Kota Bandung Bapak DRS. H. Muhamad Djumhana, SH., MH. melakukan dialog interaktif di Radio Sonata (94.0 FM - 1278 Khz). Disini Bapak Djumhana memberikan informasi dan penjelasan mengenai Program Bagian Hukum, Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), serta berbagai pembahasan lainnya. "Bagian Hukum adalah salah satu bagian yang ada di lingkup sekda Kota Bandung Khususnya di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra. Bagian Hukum mempunyai 3 subbag yaitu Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan (PUU), SUb Bagian Bantuan Hukum dan Ham (BANHUK), dan Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum (ADEH) yang keberadaan Bagian Hukum sendiri berlandaskan kepada Perda Kota Bandung No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung serta Tupoksi yang di atur pada Perwal Kota Bandung No 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung."-Djumhana Untuk mendengarkan seluruh rebroadcast siaran dialog interaktifnya dapat dilihat di Halaman Akun Facebook Radio Sonata Bandung.

Terakhir diperbaharui 03 September 2019 10:29:54

Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Tentang  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 068 TAHUN 31-12-2019 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA Detail
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 74 TAHUN 31-12-2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 884 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG Detail
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 31-12-2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Detail
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 31-12-2019 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Detail
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 066 TAHUN 31-12-2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 747 TAHUN 2018 TENTANG JENIS JABATAN FUNGSIONAL Detail
Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum