Galeri Foto

RAPAT PEMANTAPAN KONSEPSI USULAN PROPEMPERDA TAHUN 2020. SELASA, 29 OKTOBER 2019.

Perangkat Daerah

Terakhir diperbaharui 29 October 2019 04:26:46

BAGIAN HUKUM MENGHADIRI SOAIALISASI PERDA 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG DI GEDUNG INDONESIA MENGGUGAT. SENIN, 28 OKTOBER 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan. (Pasal 1 Ayat 7)

Terakhir diperbaharui 28 October 2019 08:28:02

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA 41 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN. KAMIS, 24 OKTOBER 2019.

Perangkat Daerah

Acara publikasi ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bandung H. Oded Muhammad Danial, S.A.P. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan. (Ayat 1) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Ayat 2) bertujuan untuk: a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan; b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan; c. menegakkan integritas; d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Terakhir diperbaharui 24 October 2019 10:45:55

RAPAT HARMONISASI RAPERDA CAWU III PROPEMPERDA TAHUN 2019. KAMIS, 24 OKTOBER 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Terakhir diperbaharui 24 October 2019 10:13:12

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NO 045 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NO 046 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP. RABU, 23 OKTOBER 2019

Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum

Kepala Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum Lia Maliaty, SH. mewakili Bagian Hukum menjadi salah satu narasumber dalam acara sosialisasi tersebut. yang menjadi topik dalam sosialisasi ini yaitu: 1. PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 045 TAHUN 2019 2018TENTANG KLASIFIKASI ARSIP Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 september 2019. Peraturan Wali Kota ini meliputi Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip, Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip.(Pasal 2) 2. PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 046 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 september 2019. Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan Penyusutan Arsip. (Pasal 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk efisiensi, efektifitas dan tertib administrasi dalam pengelolaan Arsip. (Pasal 3)

Terakhir diperbaharui 24 October 2019 10:08:50

STUDI TIRU BERSAMA BAPEMPERDA KE DPRD KOTA YOGYAKARTA. JUMAT, 18 OKTOBER 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Terakhir diperbaharui 18 October 2019 10:01:46

BAGIAN HUKUM MENERIMA TAMU KUNJUNGAN STUDY TIRU DARI DPRD KOTA MALANG. JUMAT, 18 OKTOBER 2019.

Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum

Terakhir diperbaharui 18 October 2019 10:00:42

MENERIMA TAMU KUNJUNGAN STUDI TIRU DARI BAGIAN HUKUM KABUPATEN KARANG ANYAR. KAMIS, 17 OKTOBER 2019.

Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum

Kegiatan Studi Tiru ini disambut dan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum, bersama Kepala Sub Bagian ADEH.

Terakhir diperbaharui 17 October 2019 09:23:51

RAPAT KOORDINASI LOMBA CERDAS CERMAT HAM 2019. RABU, 16 OKTOBER 2019.

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Rapat dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum bersama Kabag BANHUK. Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) baik dalam aspek teoritis maupun HAM sebagai nilai yang harus terinternalisasi kepada masyarakat sehingga mampu diimplementasikan di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Terakhir diperbaharui 16 October 2019 08:53:59

RAPAT EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 755 TAHUN 2015. SELASA, 15 OKTOBER 2019.

Perangkat Daerah

Terakhir diperbaharui 15 October 2019 06:55:07