PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Detail Dokumen

Peraturan Daerah

15

31-12-2019

31-12-2019

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK : - Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandung yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang lain disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Dan untuk mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga Penyandang Disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E). - Peraturan ini mengatur : 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup. 3. KEWENANGAN. 4. HAK PENYANDANG DISABILITAS. 5. PERENCANAAN. 6. PELAKSANAAN. a. Umum. b. Keadilan dan Perlindungan Hukum, c. Pendidikan, d. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi. e. Kesehatan. f. Politik. g. Keagamaan. h. Keolahragaan. i. Kebudayaan dan Pariwisata. j. Kesejahteraan Sosial. - Umum. - Rehabilitasi Sosial. - Jaminan Sosial. - Pemberdayaan Sosial. - Perlindungan Sosial. - Sumber Daya. k. Infrastruktur. l. Pelayanan Publik. m. Pelindungan dari Bencana. n. Habilitasi dan Rehabilitasi. o. Konsesi. p. Pendataan. q. Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi. - Umum. - Komunikasi. - Informasi. r. Perempuan dan Anak. 7. AKSESIBILITAS. 8. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS. 9. PARTISIPASI MASYARAKAT. 10. TIM KOORDINASI 11. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI a. Pembinaan. b. Pengawasan. c. Evaluasi. 12. INSENTIF DAN DISENTIF. a. Insentif. b. Disinsentif. 13. KETENTUAN PENUTUP STATUS - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. CATATAN : - Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15. - Peraturan Daerah Kota Bandung ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019

BANDUNG, Wali Kota [Peraturan Daerah] PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.--2019 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 15 PELINDUNGAN - PEMENUHAN HAK - PENYANDANG DISABILITAS PERDA BAG. HUKUM KOTA BANDUNG

Status Dokumen

No. Status Judul Dokumen Catatan
1 MENCABUT PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

Lampiran Dokumen

No. Nama Berkas Ukuran Download
1 AUTEN PERDA 15 TAHUN 2019 PENYANDANG DISABILITAS.pdf 433.38 KB Download
Produk Hukum Daerah Terbaru

Tentang  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 068 TAHUN 31-12-2019 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA Detail
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 74 TAHUN 31-12-2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 884 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG Detail
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 31-12-2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Detail
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 31-12-2019 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Detail
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 066 TAHUN 31-12-2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 747 TAHUN 2018 TENTANG JENIS JABATAN FUNGSIONAL Detail
Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum