| Deskripsi Fisik | : |
1. Ratifikasi Konveksi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia
2. Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional
3. Harapan dan Tantangan Implementasi Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
4. Kedudukan dan Peran Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional saat ini dan Arah Kecenderungannya di Masa Datang
5. Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi
6. Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah)
7. Transparansi dan Pertanggungjawaban Tindakan Pemerintah
8. Kapabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Mekanisme "Check and Balances" Dalam Hubungan Antara Eksekutif dan Legislatif
9. Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya: Mewujudkan Negara Sejahtera Republik Indonesia di Bawah Ridho Tuhan yang Maha Esa
10. Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Perspektif Program Legislasi Nasional
11. Arbitrase dan Kepailitan Dalam Sistem Ekonomi Syariah
12. Perspektif dan Upaya yang dilakukan Dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Maney Laundering)
13. Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
14. Penyelesaian sengketa Niaga di Pengadilan Negeri sebagai cikal Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah di Pengadilan Agama
15. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Perspektif legislatif
16. Pengelolaan sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Tinjauan dari Aspek Hukum
17. Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi
18. Implikasi Putusan Bebas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Telaah Terhadap Permasalahan Korupsi dan Ilegal Logging) |
