Profil


Dasar Hukum
  1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
  2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan
  3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraaan Pemerintah Darah
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
  7. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKUM)
  11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
  12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom
  13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretaris Daerah Kota Bandung
  14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
  15. Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung
  16. Peraturan Wali Kota Nomor 635 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung
  17. Peraturan Wali Kota Nomor 1090 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  18. Keputusan Wali Kota Nomor 1091 Tahun 2018 tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Visi
Terwujudnya kerangka sistem yang menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Bandung yang mengedepankan terciptanya suatu keserasian antara ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan.
Misi
  1. Menyusun peraturan perundang - undangan yang dapat merekayasa masyarakat sehingga tercipta Kota Bandung yang tertib, aman, dan sejahtera;
  2. Menciptakan kondisi kota yang tertib dengan upaya penegakan hukum;
  3. Mengkaji, menyusun dan mengembangkan peraturan perundang - undangan untuk mewujudkan good governance;
  4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi melalui pelayanan hukum, informasi, dan pengkajian hukum.

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan di bidang penyiapan dan perumusan produk-produk hukum daerah, bantuan hukum, administrasi dan dokumentasi hukum, serta mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangan pada pemerintah kota bandung.

Tujuan

Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum online ini dibangun guna mempermudah penemuan kembali peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, dan akurat.

Fungsi

  1. Salah satu upaya menyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
  2. Untuk meningkatkan penyebaran luasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
  3. Untuk memudahkan pencarian dan penelurusan peraturan perundang- undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
  4. Untuk Meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

 

Struktur Organisasi



Produk Hukum Daerah Terbaru

Tentang  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Detail
KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 501/Kep.368-DISDIK/2020 TAHUN 2020 TENTANG PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2020/2021 Detail
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANDUNG Detail
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI Detail
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Detail
Galeri Foto