Profil

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
   
4. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraaan Pemerintah Darah
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
   
7. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKUM)
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretaris Daerah Kota Bandung
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
    
17. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung
    
18. Peraturan Wali Kota Nomor 1090 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
19. Keputusan Wali Kota Nomor 1091 Tahun 2018 tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. Menyusun peraturan perundang - undangan yang dapat merekayasa masyarakat sehingga tercipta Kota Bandung yang tertib, aman, dan sejahtera;
   
2. Menciptakan kondisi kota yang tertib dengan upaya penegakan hukum;
   
3. Mengkaji, menyusun dan mengembangkan peraturan perundang - undangan untuk mewujudkan good governance;
   
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi melalui pelayanan hukum, informasi, dan pengkajian hukum.
   

Fungsi

1. Salah satu upaya menyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
   
2. Untuk meningkatkan penyebaran luasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
   
3. Untuk memudahkan pencarian dan penelurusan peraturan perundang- undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
   
4. Untuk Meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.
   

Struktur Organisasi