BERITA DAERAH

KOTA  BANDUNG
	
TAHUN

	:

	2010

		NOMOR

	:

	22

PERATURAN  WALIKOTA BANDUNG
NOMOR  336 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KOTA BANDUNG
PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS 
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANDUNG, 

Menimbang 	:	a. 	bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 23/MPN/KU/2009 tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta guna memantapkan Program Bandung Cerdas 2011,   Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung telah mengalokasikan Biaya  Operasional Sekolah (BOS);
b.	bahwa untuk kelancaran pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada penyelenggaraan program sekolah gratis di Kota Bandung           Tahun 2010 dan sesuai amanat Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 23/MPN/KU/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaannya;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,  perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010; 
Mengingat...

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok               Kepegawaian  sebagaimana  telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999;
2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.	Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6.	Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9.	Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan                      Pra Sekolah;
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
13.	Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  1990  tentang  Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah     Nomor 56 Tahun 1998;
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah;
19.	Peraturan...

20.	Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;		
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
22.	Peraturan Pemerintah Nomor  48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:
23.	Keputusan Presiden Nomor  80  Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan   Barang/Jasa   Pemerintah    sebagaimana   telah  diubah  untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007;
24.	Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  59  Tahun 2007;
25.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
26.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
27.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
28.	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang           Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29.	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
30.	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
31.	Peraturan    Daerah    Kota   Bandung    Nomor   15   Tahun   2008   tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
32.	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
33.	Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang  Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
34.	Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
            
Memperhatikan…      

Memperhatikan  :	1.	Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
                              2.	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan  dan  Komite Sekolah;
                              3.	Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/MPN/KU/2009 tentang Kebijakan Pendidikaan Gratis bagi Pendidikan Dasar tertanggal   25 Februari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   	:	PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN  BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS     DI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1
	Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :
1.	Daerah adalah Kota Bandung.
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
4.	Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kota Bandung.
6.	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  Sekolah yang selanjutnya disingkat  RAPBS adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan  Belanja yang  disusun  oleh  Satuan  Pendidikan.
7.	Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan Pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, non formal dan informal  sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
8.	Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.
9.Peserta…

9.	Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan     potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,  pendidikan tertentu.
10.	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat yang     selanjutnya disingkat SD/MI adalah satuan Pendidikan jenjang Pendidikan    Dasar yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah atau masyarakat.
11.	Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah satuan pendidikan     jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
12.	Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/ bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat SMA/MA/SMK        adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang    diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
13.	Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem  Pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.	Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat    satuan pendidikan didaerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas     penyelenggaraan pendidikan.
15.	Biaya Operasional Sekolah (BOS) adalah Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD Kota Bandung dalam rangka memenuhi    kewajiban amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang    Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun    2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor    47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48    Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan dan memenuhi harapan masyarakat terhadap  peningkatan kualitas Pendidikan sebagai sasaran   Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun.
16.	Sekolah Gratis adalah Sekolah yang menjadi penyelenggaraan Program Pembangunan Pendidikan di Daerah yang membebaskan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi peserta didik, untuk memantapkan Program Bandung Cerdas dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan  di Daerah dan membantu beban biaya masyarakat dalam menyekolahkan anaknya serta  membangun mentalitas dan tanggung jawab orangtua/masyarakat terhadap pembangunan pendidikan yang berkelanjutan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan, dengan prioritas siswa miskin.

17.Siswa…

17.	Siswa Miskin adalah peserta didik yang dibebaskan biaya operasional sekolahnya  dari  berbagai  pungutan  untuk  kelangsungan  belajar.
18.	Partisipasi masyarakat adalah bentuk perhatian, dukungan, dan kepedulian masyarakat dan/atau orang tua peserta didik yang mampu secara ekonomi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersifat sukarela. 
19.	Pengendalian adalah tindakan pecegahan terhadap pungutan di sekolah yang tidak sesuai dengan aturan agar tidak terjadi perbuatan yang  melawan  hukum.
20.	Program adalah semua rencana kegiatan yang didokumentasikan secara sistematis dan nasional serta sah menurut hukum untuk dibiayai oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

                                                 Pasal 2

(1)	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah            (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 adalah prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan   secara  efektif,  efisien, transparan  dan  akuntabel  dengan memperhatikan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mengacu kepada standar  mutu dan Standar  Nasional Pendidikan.
(2)	Untuk memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I       	:  PENDAHULUAN
BAB II		: BIAYA OPERASIONAL  SEKOLAH (BOS)  PADA PENYELENGGARAAN   PROGRAM    SEKOLAH   GRATIS
BAB III		:	KRITERIA   DAN   MEKANISME  PENETAPAN SEKOLAH GRATIS
BAB IV		: 	PENGELOLAAN KEGIATAN DAN PENATAUSAHAAN     KEUANGAN 
	BAB V		:	PENUTUP

				Pasal 3 ……..

Pasal 3

Isi  beserta  uraian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (2) terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional   Sekolah (BOS)  pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun   Anggaran 2010 dan Skema beserta format-format isian, sebagaimana    tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Walikota ini.

Pasal 4        
                           
Pada  saat   berlakunya  Peraturan  Walikota ini, maka  Peraturan Walikota Bandung Nomor 433 Tahun 2009 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 
                           
Ditetapkan di  Bandung
pada tanggal 26 Mei 2010
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

   DADA ROSADA
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

                           EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 22