UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTA NG

PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang 	:	a.	bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Mamuju Utara,Kabupaten Mamuju Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, dan Kabupaten Mamasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Provinsi Sulawesi Selatan perlu dimekarkan;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, kependudukan, Iuas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, dan Kabupaten Mamasa, maka perlu dibentuk Provinsi Sulawesi Barat;
c.	bahwa pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat	:	1.	Pasal 18, Pasal 18A. Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negam Nomor 3839);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggom Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277):
5.	Undang-undang Nomor 22Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaralan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negam Nomor 4400).

Dengan Persetujuan Bersama
DEVVAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.	Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3.	Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah

Meogingal	d.
2			
				
	3.			
				
	4.			
				
	5.		
3		
	6.		Tingkal I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Pep. Tahun 1960Tenlang Pembenmkan Daerah TingkatI
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selamn‑
Tenggara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor
7) menjadi undang-undang.
4.	Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten
Mamuju adalah Daerah Otonom sebapaimana dimaksuddalarn Undang‑	
			Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
lingkal 11 di Sulawesi.
5.	Kabupaten Mamasa adalah Daerah Omnom sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor l l Tahun 2002 tentang Pembemukan
Kabupaten Marvasa Jan Kola Palopo di Provinsi Sulawesi Sclalan.	
298	299

6 Kubupaten Mamuju Uwrz adalah Daerab Otonom wbaguimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 201)3 tentang Pembenwkun Kabupaten Luwu Timur dan Kubupaten Mamuju Umm di ProJmsi Sulawesi Selatan.

BAB II
r PEMBENTUKAN, BATAS W ILAYAH, DAN IBU KOTA Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Provinsi Sulawesi Barat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal
Provinsi Sulawesi Barat berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri alas'.
a.	Kahupaten Mamuju Utara,
b.	Kabupaten Mamuju', a. Kabupaten Mamasa:
d.	Kabupaten Polewali Mainasa dan
e. Kabupaten Majene.

Pasal 4
Dengan terbentukuya Provinsi Sulawesi Baran sebagaim na dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dikurangi dengan wilayah Provinsi Sulawesi Barat sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
(1) Provinsi Sulawesi Banat mempunyai batas wilayah:
ii. sebelah uiara berbatasan dengan Kabupaen Dnnggala Provinsi Sulawesi Tengahl
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Llama, Kabupaten Tana Tor ja, dan Kabupaten Pmmng Provinsi Sulawesi Selatan

ubclaliselalim berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Pmvinsi Sulawesi Selatan dan Teluk Mandan dan
d. sehelah bast berbatasan dengan Sala( Makassar dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.
(2)	Batas wilayah sehagai mana dimaksud pada ayal (I), yang digambarkan dalam peter wilayah admin trasi mempakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3)	Pene n hatas wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayal (I) secara past di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negen.
Pasal6
(I) Dengan terbenmknya Provinsi Sulawesi Barar, yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Bare sesuai dengan peraturan perr Bang-undangan
(2) Penetapan lam Ruang Wilay ah Provinsi Suhwesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayal (I), dilakukan se ra lerpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasionak provinsi.dan kabupalen/kota.
Pasal 7
Thu kola Provinsi Sulawesi Baran berkedudukan di Mamuju. BAB HI
KEWENANGAN DAERAH
Pasal B
Dengan terbenmknya Provinsi Sulawesi Barat, kewenangannya sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang Serbia' limas
Kabupaten lino kola, xna kewenangan
ammeter	nk	dale bidang pen n'ma an,
yustisi, tenon laie kmu bidang poli lua uarnra kewenan	nary
dengan fiskal n p nal. againa, serta	un bidang
lain. e~.uvi dengan peraturan eraturao pemndang-ondnnegakcwrnn 301

BAR IV
PEMBINAAN DAERAH
Pasal9
(I) Pemerinlah melakukan pembinaan alias penyelenggaraan runesi pemerintahan Provinsi Sulawesi Barn sesuai dengan peraturan pemndangundangan.
(2P Peme inlah bersama pem lah Pmvinsi Sulawesi Selatan memfioilitasi accord khusus terhadap Provinsi Sulawesi Barat paling kurang dalan wakm 3 ((iga) tahun dan paling lama 5 (lima) tannin
(3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal(I). pem intah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMERINTAHAN DAERAH
Raglan Perleme
Dewan Perwakllan Rakyal Does)
Paul10
(I) Pengisian keanggoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Baru' unwk penama kali ditetapkan berdasarkan basil Pemilihan Umum Tahun 2004.
121 lumlah dan tata can pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimanadimaksud path ayat 111 ditelapkan sesuai dengan peraturan perundang.undangan.

Raglan Kedua Penwriahah Dural Peal II
Urnuk memimpin jalannya pemerintahan di Pmvinsi Sulawesi Barn dipilih dan disahkan sent-mg Gubemur dan Wakil Gubemur Sulawesi Barn sesuai dengan peraturan perunchmg-undangan.

Pasal 12
(1 ) Denganerbentuknya Pmvinsi Sulawesi Bar-at. Penjabat Gubemur Sulawesi Barn diangkat uleh Presiden alas usul Menlen Dalam Negeri dari Pegawm Negeri Sipil dengan masajabatan paling lama I (satu) tahun.
(2)	Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pads ayat (I) adalah yang memilikl kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerinlahan sera memenuhi persyaratan unwk menduduki jahatan itu.
(3)	Apahila dalam wakau I(swa) tahun sebagaimana dimaksud pads ayat (I) belum terpilibdan belumdilantikgubemurdefinitif, Presidendapat mengangkatlsmbaliPenjaharoubemuruntuk l (satu)kali alma jabaaan berikumya paling lama I (mm) Tahun atau menggantinya dengan penjabal lain.
(4)	Peresmian Provinsi Sulawesi Barat dan pelantikan Penjabat Gubemurd'ilakukan oleh Niemen Dalam Negeri alas nama Presiden.
(5)	Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Gubemur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
(I) Dungan diresmikannya Provinsi Sulawesi Rural dan dilantiknya Penjabat Gubernur Sulawesi Barn dibentuk perangkal daerah yang meliputi Sekretarial Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. dan unsur perangkal daerah yang lain dengan mempmimbangkan kebutuhan dan kemampuan kmmngan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memlasi litasi pembentukan instansi venikal.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

303

302

Pasal 14
f i t Guhemur Sulawesi Selatun se ai dengan peraturan pemndungundunl	g venfarisas din	nyawrpeluk	1 pcnyerahin
kepadaP	inlah Prov Iasi Sulawesi Bann hal-h I h eras berikuu
a. pegawal yang karena tugasnya di perinkan oleh Pemennn,h Provinsi Sulawesi Barb;
6. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak Jan barang (idols bergerak yang dim' ll kildlkuasa i. dan mau dimantaatkan oleh Pemenntah Provinsi Sulawesi Selalan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barak
c.	Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selalan yang kedudukan,kegiatan, danlokasinya beradadi Provinsi Sulawesi Beat:
d.	utang piutang Provinsi Sulawesi Selman yang kegun nnya wads Provinsi Sulawesi Barak sena
a dakumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Sulawesi Bara1.
(2) Pelaksanaan penyerahan. sebagaimana dimaksud pada ayat (11. difasilitasi oleh Pemerintah dan diselesaikan dalam waktu paling lama I (mail tahun terhilnng sejak pelantikan Penjubat Gubenar Sulawesi Barat.
) Dalam hal pelakanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pads ayal(I) dan apt (2) mengalami hambatan, dlfasilitasi oleh Merited Dalam Negeri.
Pasal 15
( I ) Provinsi Sulawesi Burst berwenang memungut pajak dan retribusi daerah sejak terbenaknya perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)	Provinsi Sulawesi Baal berhak inendapal alokasi dana perimbangan _ s ai dengan peraturan penindang-undangan.
(3)	Sebelom terhentuknyn Dewan Perwakitan Rakyal Daerah, punjabat Gu benor Sulawesi Barat menvusun Runcangsm Peraturan Gubemur tentangAnggivan Pendapatan den Belanja Daerah unmk selanjumya disampaikan kepada Monied Dalam Negeri mina mendapat pengesahan.
704

(4i Anggaran Pendapatan dun Belanja Daerah Japat di laksanakan setelah Raneangun Peraturan Gubemur Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pa ayai Cl mcndapatk Iengesnhan‑
(5i Penjahat Cub: mar Sulawesi Rural melaksarukan penamusahaan keuangun Daerah dan menyampaikanlaporan pdalsanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scliap tnwulan kepada Menteri Dalam Negeri.
(61 Penjabat Gubemor Sulawesi Banal menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Bart tenlang laporan penanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se bagai dater pertanggnngjawaban keuangan daerah setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri.
(D Provinsi Sulawesi Selalan wajib memberikan bantuan dana kepada Pm si Sulawesi Banal selama 2 (dua) tahun bent,)-mint sejak diundangkannya undang-undang ini paling sedik it sejumlah Rp8.000.080.00O,00 (delapan miliar rupiah) setiap )abut anggaran.
(8)	Pemennlah Provinsi Sulawesi Selalan paling bluing 2 (dual tahun benurvl-mml terhitung slak diundangkannya undang-undang in wajib mengalokasi kan dana dalam Anggaran Pendapalan clan Belanja Daerah unmk kegiatan pemerinmhan dan pelayanan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang jumlahnya paling sedikit sat, dengan alokasi dana sebelum dilakukan pemekaran.
(9)	Pem inlah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran pembu n Jana perimbangan ke kas daerah Provinsi Sulawesi Sdal apabila Pem itab Provinsi Sulawesi Selalan lidak melkanakw ketenuanay:A (J) Jan ayat (8).

Pasal 16
Untuk kelancaran penyelenggaraan togas pumerintahan,pembanguniin, dan pembin n kemasyarakat n, pea inmh memberikan bantuan pendanaan sebagai akibat pembenlukan Provinsi Sulawesi Band selama 2 (dua) (alum be nurvvunl terbimng sejak diu biting Lanny a umlwgundmg in .
305

307

Pawl 17
Sebelum Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Peraturan Daemh sebagai pelaksanaan undang undang ini, emua peraturan daerah dan keputusan Gubernur Sulawesi Selman clap berlaku Jan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Baron
(21 Scmua pemcan daeah dan Keputusan Oubmmr Sulawesi Selman yang berlaku di Provinsi Sulawesi Boo hams disesuaikan dengan undang-undang ini.

BAB VII
KBTENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada .am berlakunya undang-undang in semua ketentuan dalam peraturan perundang-undaagan yang berkaitan dengan Provinsi Sulawesi Barat disesuaikan dengan undang-undang ini.

Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undangundanginidiatursesuaidengan peraturan pemndang-undangan

Paoli 20
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap o ang mengGahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada anggal 5 Okcber 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Bd
MEGAWATT SOEKARNOPUTRI
Dlundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004
SEKRCTARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.
d
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 105
AMPIRAN
UN DA NO-LNDANO REPUBIIK INDONESIA NOMOR	26 TAHUN 20.04
TANGGAL 5 OK rOBLk 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(Id
MEGAWATT SOP.KARNOPIITRI
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UN DANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT UMUM
Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai luas wilayah ! 62.903.64 km2 dengan penduduk pads tahun 2003 berjumlah 8.233.375 jiwa memil ki potensi daerah dan kemampuan ekonomi unmk mendukung peningkatan penyelenggaaan pemerinahan, pelaksanaan pembangun n. dan pelayanan kemasyarakaan.
Dengan luau wilayah sepeni tersebut di was dan Iingginya laju perm mbu han penduduk, maka sampai sal ni pelt ksanaan pembangunandan pelayanan kepada masyaakatbelum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali peal'nahanmelalui pembenlukan daeah otonom barn Hal is sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepaan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. khususnya di Provinsi Sulawesi Selman. dengan membenak Provinsi Sulawesi Barra.
Provinsi Sulawesi Barat yang lerdiri atas 5(lima) Kabupalen, yaitu Kabupaten Majene, Kabupalen Polewali Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten 
Mamuju Uaa yang mernpunyai luas wilayah keselumban a 16789,19 km2. dengan penduduk pads shun 2003 berjumlah 938.254jiwa.

Berdasarkan hal lersebut di alas dan meinperhatikan aspirasi
asyaakat yang selanjutnya dituangkan dalam Kepmusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nmnor 20 Tahun 2002 tang al 18 September 20021enang Peruvtyuan Usul Pembenmkan Provinsi Sulawesi Bar at, Keputusan Degan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen Majene Nomer IMMi/KPTSI DPRD/I11/2000 tanggal 10 Mare( 2000 Winning Penetapan Persetujuan Pembentukan Provinsi Sulawesi Baat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daeab Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 12/KPIS/DPRD/VI/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Pe m bent ukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan .Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Namor42/VKPTS/ DPRD/2000tanggal 6 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Berat. Keputusan Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 261KPTS/DPRD-Maniasal2W3 tanggal 27 Desember 2003 tentang Penetapan Persetujuan Pembenwkan Provinsi Sulawesi Bamt. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor IST/KPTS/DPRD MAMUIU UTARA/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dipandang pulp nembenmk Provinsi Sulawesi Barat sebagai Daerah Otonom.
Deegan terhenmknya Provinsi Sulawesi Baia( ssbugai daerah otonom. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban
embanlu dan memfasilitasi terbcnmknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Darman dan perangkat daerah yang efsien dan efektifsesnai dengan kebumhan dan kemampuaIi. senapenyelesaiml pengallban age( daerah yang dllakukan dengan pendekatan musyawaah dalam semangal saline membantu uniuk kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Baran

I1. PASAL DEMI PASAL

PasalI
Cukupjelas. Pasal2
Cukup
jelm. Pawl 3
Cukup jelas. 310

Pasal4
Cukup jelas. Pawl 5
Ayat (I) Cukupjelas_
Acid (21
Peta sebagai mana dimakod papa ayal Ini adalah peta wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam benluk lampiran undang-undang.
Ayal (3)
Penentuan hatas wilayah Provinsi Sulawesi Bawl senora poi di lapangan d'netapkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang ditoangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan dilampiri pew batas daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan basil pengukuran dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda haws_

Pasal6
Ayat ( I) Cukupjelas.
Ayat (41
Dalam rangka pengembangan Provinsi Sulawesi Barak khu_susnya guns penyeienggaaan pemerintahan, pembangunan dan kem:syarakatan pada masa yang akan daang sesuai dengan potensi daerah. diperlukan adanya kesaman perenanaan pembangunan wilayab. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat hams benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam saw kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Reneana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tara Roang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitamya.

Pasal7
Yang dimaksud Mamuju sebagai ibo kola Provinsi Sulawesi Barat adalah berada di Kabupaten Mamuju.
311

Pasal S
Cukup jells.

Paxal9
Ayat (I)
Pembinaan yang dilakukan pemerintab merupakan pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supery si term asuk monitoring dan eva luaci was penyelenggaraan pemenmahan Provinsi Sulawesi Hart
Ayat (2)
Fasilltasi secara khusus adalah pemberian kenmdahan, bantuan. dan kelancaran alas terselenggaranya fungsi pemerintahan yang meliputi antaa lain penyiapan rancangan peraturan daerah, peresmian pembentukan pro . penyusunan kelembagaan, pengisian personel. penyu,unan APBD, pengall han dan pen gel olaan sumber Jana. kelengkapan et, dokumeNarsip, penetapanbatns wilayah, serta perencnnaan pembangunan daera.
Ayat Ctl
Cukupjelas. Pasal 10
Cukup jelas

Pasal II
Cukupjelas.

Pasal 12
Ayat (I1
Penjahat Gubernur adalab Pegawai Negeri Sipil yang diungkal oleh Presiden w. sul Menmi Dalam Negeri diangkul duri a ur yang n mlliki kcmampuan (Ian pengulaman jabatan di biding pemeri nmbun se w memenuhi paxyamwn untuk mendudukijabatan im.

Ayal (2)
Cukup jelas
Ayat (3) Cukupjelas.
Ayal (4)
Peresmian Provinsi dan pelantikan Penjabat Gubemurdapat dilakukan seas bersa an dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kola negara, atau di ibu kola provmsl.
Ayat (5)
Cukupjelas. Ayat (b)
Cukupjelas Pasal 13
Cukupjelas.

Pasal 14
Aft () )
In ventarisasi dilakukan bersama-lama antar Gubernur Sulawesi Selatan dengan Gubemur Sulawesi Barat.
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka menapai daya guna dan basil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemeri ntahan, pembangunan,dan kemasyarakatan_
Dalam hal badan usaha milik daerah yang peluyanan/ kegiatan opemsionalnya mencakup Provinsi induk dan Provinsi baru, pen intah daerah yang hersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawaidupat beasal dan Kabupaten/ Kota. Provinsi. Jan Puss.
Ayat(2)
Faslhas yang di luksanakan oleh pemerintah adalah 313

314

memberikan kemudaban, bamnan dan kelancaran oleh departemen (cknis kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Karat dalam melaksanakan penyerahan pegawai, harang milik kekayaan daerah. barang bergesak/(idak begerak. Badan Usaha Milik Daerah (BUMDI Provinsi Sulawesi Selatan, utang pm(aa& dokurnen dan arsip.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan fasilitasi oleh Menton I)alam Negeri adalah penyelesaian permasalahan yang timbul berkaimn dengan bidang masing.masing Departemen/ LembagaPemerinah Non Depanemen (LPND) yang lidak terselesaikan oleo instansi yang bersangkman.

Pasal 15
Ayat (I) Cukupjelas.
Ayat (2) Cukupjelas.
Ayat (3) Cukupjelas.
Ayat(4)
Cutup jelas.
Ayat (5)
Cutup jelas.
Ayat(6)
Cutup Alas.
Ayat (7)
Flanigan dana dimaksud pWa Pnal I5 ayat (7) disalurkan secara benahap dari Kas Dadra]) Provinsi Sulawesi Selatan ke Kac Daerah Provinsi Sulawesi Banat seliap triwulan sebagai berikut:
a. Akhir bulan Mare( sejumlah 254
b.	
Akhir bulan luni sejumlah 25%
c.	Akhir bulan September sejumlah 25%
d.	Akhir hulas November sejumlah 25%
Ayat (8)
Cukupjelas Ayat (9)
Cukupjelas.
Pasal 16 Cukupjelas‑
Pasal 17 Cukupjelas.
Pasal 18 Cukupjelas.
P saI 19 Cukupjelas.
Paul 20 Cukupjelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4422
315