PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2005

TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Burni, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Burni (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6.	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eccran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
1.	Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
2.	Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
4.	Subsidi Jenis BBM Tertentu per liter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter jenis BBM Tertentu.
5.	Mid Oil Platt's Singapore (MOPS) adalah harga transaksi jual bell pada bursa minyak di Singapura.
6.	Harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.
7.	Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2
Pengaturan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam Peraturan Presiden ini meliputi Jenis BBM Tertentu, perencanaan penjualan dari Badan Usaha dan ketentuan ekspor dan impor.

Pasal 3
Penetapan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
a.	Badan Pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai jenis, perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;
b.	Menteri berdasarkan usulan Badan Pengatur menetapkan jenis, perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;
c.	Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan jenis, perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi Jenis BBM Tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Jenis BBM Tertentu dan perencanaan volume kebutuhan tahunan serta perencanaan volume penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

Pasal 5
Penyediaa.n dan pendistribusian alas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

Pasal 6
(1)	Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan lelang.
(2)	Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :
a.	perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
b.	jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
c.	untuk mengatasi kondisi kelangkaan BBM;
d.	kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
e.	apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum ( Wholesale) BBM untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalarn satu Wilayah Distribusi Niaga.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan lelang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur.
Pasal 7
Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Badan Usaha yang telah mem.iliki Izin Usaha.

Pasal 8
(1)	Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu kepada konsumen tertentu.
(2)	Menteri menetapkan harga patokan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.
(3)	Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 9
(1)	Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang mengekspor Jenis BBM Tertentu.
(2)	Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan impor Jenis BBM Tertentu apabila produksi kilang minyak dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional Jenis BBM Tertentu.

Pasal 13
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO