PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA
DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	bahwa dalam rangka menirgkatkan kinerja dan semangat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, dipandang perlu menetapkan kembali Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran dengan Peraturan Presiden;

Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2493);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 t^ntang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelajcaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.	Tunjangan Jabatan Anggota Mahkamah Pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Anggota Mahkamah Pelayaran adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Tunjangan Jabatan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
(1)	Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran, diberikan Tunjangan Anggota Mahkamah Pelayaran setiap bulan.
(2)	Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, diberikan Tunjangan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran setiap bulan.

Pasal 3
Besarnya Tunjangan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 4
(1)	Tunjangan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
(2)	Sejak mulai tanggal pemberian Tunjangan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima Tunjangan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya Tunjangan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya Tunjangan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran yang telah diterimanya, sampai dengan diberikannya Tunjangan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5
Anggota Mahkamah Pelayaran yang menduduki jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran hanya diberikan 1 (satu) tunjangan jabatan yang menguntungkan.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Presiden maka Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
NOMOR	:   4 Tahun 2006
TANGGAL	: 11 Januari 2006

TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN

No.	JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN/
RUANG	BESARNYA 
TUNJANGAN	
1	Anggota Mahkamah Pelayaran	Pembina Utama Madya	IV/d	Rp. 2.200.000,00	
		Pembina Utama Muda	IV/c	Rp. 1.925.000,00	
		Pembina Tingkat I	IV/b	Rp. 1.650.000,00	
		Pembina	IV/a	Rp. 1.375.000,00	
		Penata Tingkat I	III/d	Rp. 1.100.000,00	
2	Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran	Penata Muda sampai dengan Penata Tngkat I	III/a sampai dengan III/d	Rp.    264.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO